Kasus Kepemilikan Senjata Api
tempo(com)

Setelah sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan sengan tuduhan pemalsuan dokumen paspor, kini sejumlah orang yang mengaku dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melaporkannya atas kasus kepemilikan senjata api tanpa izin.

Pelapor yang juga sekaligus Ketua GMBI Moch Mashur menuturkan izin pistol dengan Sig Sauer Kaliber 32 milik Abraham Samad sudah kedaluwarsa.

Perbuatan Abraham kami anggap melanggar hukum. Menurut kami, itu janggal sehingga kami laporkan,” ujar Moch Mashur di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Moch Mashur menjelaskan Abraham Samad memiliki pistol dengan nomor pabrik S 249528 dan nomor buku BPSA/Mj-1720-d/XI/2012 tanggal 27 November 2012. Menurutnya, pistol tersebut asalnya dari hibah calon Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Masyarakat Komisaris Jenderal Suhardi Alius. Pada saat itu, Suhardi menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri.

Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi menerima hibah senjata api peruntukan bela diri,” ungkap Mashur.

Namun demikian, Mashur tidak melaporkan Abraham Samad dan Suhardi soal asal usul senjata ini. Ia hanya melaporkan izin kepemilikan pistol tersebut.

Kami laporkan Abraham dulu, titik utamanya itu. Tapi nanti bisa juga laporkan sang pemberi,” ujar Moch Mashur.

Sebelumnya, Abraham Samad juga dilaporkan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Muhammad Yusuf Sahide. Ia dituduh telah menyelahgunakan wewenang serta jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menggelar pertemuai bersama para elit PDI Perjuangan. Ia diduga memberikan janji bantuan hukum dalam perkara suap pembangunan PLTU yang dilakukan oleh EMor Moeis di Lampung.

Plt Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga sempat mengungkapkan pertemuannya dengan Abraham Samad awal tahun 2014 lalu. Pertemuan tersebut disebut-sebut sebagai upaya untuk memuluskan Abraham Samad menjadi wakil presiden pada pemilihan presiden tahu 2014 lalu.

Selain Abraham Samad, pimpinan KPK lain seperti Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain juga dilaporkan kepada pihak kepolisian dalam dugaan kasus yang berbeda. Terkait pelaporan terhadap seluruh pimpinan KPK ini, banyak pihak yang beranggapan adanya upaya kriminalisasi pimpinan KPK. Benarkah demikian?