penangkapan Bambang Widjojanto
kompas(com)

Kabid Penyelesaian Laporan Pengaduan Ombudsman RI, Budi Santoso menuturkan ada 9 pelanggaran administrasi yang telah dilakukan Bareskrim terkait penyidikan dan penangkapan Bambang Widjojanto. Ombudsman sebelumnya sudah menerima pengaduan dari Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto. Ia menilai ada pelanggaran polisi saat dilakukan penangkapan terhadapnya akhir Januari 2015 lalu.

Saat itu, Bambang Widjajanto langsung ditangkap dan diborgol tanpa adanya panggilan terlebih dahulu dari pihak kepolisian. Bahkan saat itu, Bambang berada di jalan mengantar anaknya sekolah. Dalam penangkapan Bambang Widjojanto tersebut, polisi menunjukkan surat dengan kop penahanan. Tapi, isinya berupa permintaan agar Bambang Widjajanto hadir dalam proses pemeriksaan. Hal ini juga diduga menjadi salah satu bahan pengaduan Bambang ke Ombudsman.

Berikut ini beberapa pelanggaran yang dilakukan Bareskrim dalam proses penangkapan Bambang Widjojanto.

  • Tidak adanya pemanggilan terlebih dulu sebelum dilakukan penangkapan terhadap Bambang Widjajanto. Dalam hal ini pasal yang dilanggar adalah Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
  • Adanya kesalahan dalam penulisan identitas pelapor dalam surat penangkapan dan tidak diuraikan sevara rinci ayat manakah yang menunjukkan peran serta kualifikasi tersangka sebagai pelaku pidana. Dalam hal ini Pasal yang dilanggar adalah Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
  • Bareskrim menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah tanpa adanya pengajuanpermohonan izin kepada ketua PN setempat. Dalam hal ini Pasal yang dilanggar adalah Pasal 33 ayat 1 KUHAP serta Pasal 57 ayat 1 dan 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2012.
  • Penyidikan terhadap Bambang Widjajanto dilakukan tanpa adanya penyelidikan dulu. Dalam hal ini Pasal yang dilanggar adalah Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP serta Pasal 4 dan Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012.
  • Adanya keterlambatan penyampaian Sprindik kepada jaksa penuntut umum. Dalam hal ini pasal yang dilanggar adalah Pasal yang dilanggar adalah Pasal 109 ayat 1 KUHAP dan Pasal 25 ayat 1 Perkap Nomor 14 Tahun 2012.
  • Penyidik tidak menunjukka identitas Polri saat menangkap Bambang. Dalam hal ini pasal yang dilanggar adalah Pasal 37 ayat 1 huruf a Perkap Nomor 14 Tahun 2012 dan Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 8 Tahun 2009.
  • Adanya perbedaan perlakuan dalam menangani perkara yang serupa. Dalam hal ini Pasal yang dilanggar adalah Pasal 16 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Penyidik tidak menyerahkan BAP setelah pemeriksaan kedua tanggal 3 Februari 2015. Dalam hal ini pasal yang dilanggar adalah Pasal 72 KUHAP.
  • Bareskrim menangkap Bambang tanpa dilengkapi dengan surat penangkapan. Dalam hal ini, Pasal yang dilanggar adalah Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 dan Pasal 8 Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

Itulah 9 pelanggaran yang dinilai telah dilakukan Bareskrim dalam penyidikan dan penangkapan Bambang Widjajanto. Hingga kini, kasus ini sendiri masih bergulir.