Pengajuan Hak Angket DPRD DKI
kompas(com)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan bahwa ia tetap santai dengan pengajuan hak angket DPRD DKI Jakarta. Hak angket ini diajukan terkait Rancangan Peraturan Daerah APBD 2015 DKI Jakarta mengenai hal-hal yang tidak penting dalam Raperda tersebut.

Saya kira saya tidak ikhlas APBD DKI dimainkan seperti ini,” ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota, Kamis (26/2/2015).

Basuki menegaskan, tahun 2015 ini, pejabat stuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta serta anggota DPRD DKI Jakarta tidak lagi bisa “main mata” untuk memasukkan anggaran siluman. Pasalnya, penyusunan anggaran sudah dilakukan dengan menggunakan sistem e-budgeting. Jadi menurutnya, para pejabat SKPD tidak akan berani untuk memasukkan usukan anggaran siluman sebesar Rp 12.1 triliun karena memang teraasi oleh dirinya.

Lebih lanjut Ahok juga menjelaskan, pembahasan sebuah program dilakukan oleh komisi DPRD bersama dengan SKPD DKI Jakarta. Dalam pembahasn tersebut, anggota DPRD mita tolong kepada SKPD DKI Jakarta untuk menyelipkan dana mereka.

Jadi di rapat paripurna itu sengaja mereka tidak keluarkan dokumen print out APBD karena menurut mereka masih bisa dibahas, diubah-ubah, dan baru dilayangkan ke Kemendagri. Saya sudah sebar SMS ke SKPD, kalau masih ada yang nekat menuruti keinginan oknum DPRD, akan saya pecat,” tegas Ahok.

Ahok juga mengaku akan rela dipecat dari jabatannya karena ia tidak ingin dana siluman tersebut ditemukan lagi dalam APBD 2015. Pasalnya, ia mengaku dua tahun berturut-turut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya dana siluman dengan nila yang sangat fantastis dalam APBD DKI 2013 dan 2014.

Menuurtnya, bukan hanya BPKP saja yang menemukan anggaran siluman dalam APBD DKI Jakarta. Inspektorat Jenderal Kemedagri juga menemukannya.

Inspektorat Jenderal Kemendagri juga menemukan Rp 3 atau 5 triliun. Ada anggaran yang tiba-tiba masuk tanpa dibahas tahun 2014. Temuan BPKP juga sama, tiga tahun berturut-turut,” ungkap Ahok.

Namun, hingga kini Ahok belum menjelaskan apakah ia akan melaporkan terkait dana siluman tersebut kepada Kepolisian, Kejaksaan Agung ataukah ke KPK. Ia akan menunggu pengajuan hak angket DPRD DKI terhadapnya.