Pergub APBD-P 2014
kompas(com)

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui penggunaan Pergub APBD-P 2014 senilai Rp 72,9 triliun jika memang sudah tidak ada lagi yang bisa dikomunikasikan dengan DPRD DKI. Pasalnya, ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi juga merasa sangat marah atas banyaknta kecolongn anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Misalnya saja pokok pikiran (pokir) DPRD DKI.

Ngapain Presiden melobi (DPRD untuk terbitkan Perda APBD 2015). Justru Pak Jokowi merasa ini saat yang tepat karena Pak Jokowi sudah ditipu dari tahun 2012, 2013, dan 2014 dengan adanya pokir Rp 40 triliun selama itu, lho. Pak Jokowi juga marah,” jelas Ahok (Basuki) saat ditemui di Balai Kota, Minggu (22/3/2015).

Ahok juga mengaku baru tahu besarnya nilai pokir tersebut setelah diterapkannya sistem e-budgeting. Oleh sebab itum Jokowi menyarankan agar Ahok menggunakan saja Pergub APBD-P 2014 jika Banggar DPRD masih saja menolak untuk menggunakan Perda APBD-2015. Menurutnya, hal tersebut jauh lebih baik daripada harus memasukkan pokir-pokir dengan nilai yang tidak masuk akan yang “diselipkan”.

Dalam pertemuan yang digelar di Istana Bogor, Jumat (20/3/2015) yang lalu, Presiden Jokowi menjamin percepatan SK Medagri untuk menguatkan Pergub APBD-P 2014. Tujuannya adalah agar pembangunan di Jakarta bisa tetap berjalan serta tidak lagi ada hambatan terhadap satu program pun.

Ya sudah, bagus kata Pak Jokowi (pakai Pergub). Lagi pula gawatbanget kan, (pokir) Rp 40 triliun itu banyak lho. Makanya saya agak sombong sekarang, kalau teman saya yang pengusaha bilang baru bangun hotel Rp 1,5 triliun, saya dulu pikirnya mahal banget. Sekarang saya dengar kata triliun, senyum-senyum saja, beli UPS (alat catu daya listrik sementara) di sini saja Rp 1,2 triliun kok,” lanjut Basuki.

Pokir sendiir adalah aspirasi masyarakat yang kemudian ditampung oleh anggota dewan pada masa reses. Aspirasi tersebut kemudian diajukan oleh dewan legislative kepada dewan eksekutif dalam pembahasan anggaran. Pokir tersebut diatur dalam Pasal Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang tata tertib.