Surat Izin FPI

Terkait aksi anarkis yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) di DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk menegur FPI. Tapi, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempertanyakan saran Kemendagri ini karena menurutnya Bakesbangpol DKI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan teguran pada FPI.

Tegur gimana, kita enggak pernah terdaftar kok. Justru dia (FPI) selama ini berpegang pada surat keterangan bahwa pernah terdaftar di Kemendagri,” ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (7/10/2014).

Menurut Ahok, Ditjen Kesbangpol di Kemendagri-lah yang seharusnya memberikan teguran pada FPI dan jika perlu membubarkan FPI. Alasannya karena Kemendagri pernah memberikan Surat Keterangan terdaftar bahwa FPI udah diakui sebagai Organisasi Massa (Ormas) Islam. Surat izin FPI ini jugalah yang selama ini menjadi pegangan FPI.

Telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengen perundang-undangan yang berlaku. Surat keterangan ini berlaku sampai dengan Desember 2013. Apabila di kemudian hari surat keterangan ini terdapat kekeliruan dan terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat keterangan ini diberikan,” ujar Ahok membacakan isi kopi surat izin FPI yang ia miliki.

Ahok juga menilai adanya kesan di pemerintah pusat yang saling melempar saat ditanya mengenai sanksi untuk FPI ini. Pasalnya, tahun 2013 lalu, ketika ada desakan agar FPI dibubarkan, pemerintah justru mengatakan bahwa FPI ini tidak terdaftar dan tidak ada surat izin FPI.

Jadi yang harus cabut (surat) ini siapa? Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri dong. Kan daftarnya ke dia. Tapi dulu waktu Pak SBY bilang mau cabut (FPI) enggak bisa, katanya karena enggak terdaftar. Masih ingat nggak dulu. Ya aku enggak taulah. Lempar-lempar gitu,” sesal Ahok.

Perseteruan antara Ahok dan FPI tampaknya akan berbuntut panjang. FPI secara terang-terangan menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, sedangkan Ahok tampaknya tidak akan mengaah begitu saja. Kita lihat saja seperti apa penyelesaian permasalahan ini kelak.