Ahok Terancam Tidak Dapat Gaji
detik.com

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terancam tidak dapat gaji enam bulan. Hal ini bisa terjadi jika Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 tidak segera disepakati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

Peringatan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melaluti sebuah surat edaran tanggal 24 November 2014. Surat ini sendiri ditujukan untuk Gubernur, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi, dan Ketua DPRD Kabupaten.Kota. Dalam surat yang ditandatangani Tjahjo Kumolo ini terdapat lima poin penting yang berisi tentang percepatan penyelesaian RAPBD 2015.

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun,” tulis Tjahjo dalam surat edaran tersebut.

Tjahjo Kumolo juga mengingatkan agar DPRD segera membentuk alat kelengkapan dewan, terutama Badan Anggaran. Hal ini diperlukan agar pembahasan RAPBD 2015 tidak terhambat.

Dalam surat edaran tersebut, dikutip Psal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada juga kutipan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Undang-Undnag tersebut disebutkan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjelasan APBD yang dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Lalu, bagaimana jika terlambat? Jika ternyata terlambat, kepala daerah beserta anggota DPRD akan menerima resikonya. Resiko yang dimaksud yaitu tidak akan mendapat hak keuangan atau gaji selama enam bulan. Dasar hal ini adalah Pasal 312 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, anggota DPRD dapat terbebas dari sanksi tersebut jika yang telat menyerahkan RAPBD tersebut adalah kepala daerah. Jika hal ini terjadi, berarti Ahok terancam tidak akan dapat gaji enam bulan.

Ditengah-tengah ketidakharmonisan hubungan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, memang ada beberapa hal yang hingga kini belum juga terbentuk seperti alat kelengkapan dewan. Selain itu, antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta juga belum ada kata sepakat terkait RAPBD.