ppp2

Syarat PPP saat bergabung dengan Kabinet Indonesia Hebat (KIH) terkait upaya mengusung paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Setelah Fraksi PPP melakukan rapat internal, mereka sepakat untuk mengusung Hasrul Azwar sebagai calon pimpinan MPR. Berdasarkan hasil masukan usai rapat satu syarat tersebut dianggap cukup kuat sebagai alasan masuknya PPP ke dalam KIH.

Pada hari rabu (7/10) Partai Persatuan Pembangunan resmi menandatangani kesepakatan dengan Kabinet Indonesia Hebat (KIH) yakni PDIP, Nasdem, Hanura dan PKB. “Kami sepakat dengan PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura dan unsur DPD untuk mengusung pimpinan MPR Periode 2014-2019,” kata Ketua DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz di ruang rapat Fraksi PPP di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa, seperti dilansir oleh kantor berita Antara.

Irgan juga menjelaskan, kesepakatan tersebut murni dilakukan guna meredam kekecewaan dari pendukung PPP. Jadi, bukan menciderai komitmen yang telah dibuat PPP dengan berbagai pihak, namun untuk membangkitkan marwah partai untuk duduk dalam kursi pimpinan MPR.

Maka supaya terikat secara formal, dibuatlah kesepakatan yang ditandatangani seluruh partai pendukung KIH, PPP, dan unsur DPD.

Inilah syarat-syarat di dalam kesepakatan PPP dan KIH :

1. PPP, KIH, dan unsur DPD sepakat bekerja sama untuk saling mendukung dan tidak mengingkari dalam pemilihan pimpinan MPR

2. PPP tidak akan mendukung fraksi lain selain fraksi partai dalam KIH untuk mendukung pemilihan pimpinan MPR.

3. PPP dan KIH sama-sama mendukung tiap nama yang diusulkan masing-masing pihak untuk diajukan menjadi pimpinan MPR

4. Semua pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bukti disetujuinya perjanjian.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengaku tak takut kehilangan posisi di komisi-komisi bila PPP menyebrang dan mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan pimpinan MPR RI.

“Kita tidak takut. Kita tidak bicara soal posisi di Komisi-Komisi yang ada di DPR RI,” ungkap Suharso.