Direktorat Tipikor Bareskrim
tempo(co)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan bahwa kasus pengadaan UPS (uninterruptible power supply) yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 memang mesti dilimpahkan ke Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Pasalnya, Polda Metro Jaya satu level dengan Pemprov DKI dan DPRD DKI di dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Oleh sebab itu, Ahok menampik adanya dugaan jika pelimpahan tersebut dilakukan dengan alasan Polda Metro Jaya tidak berani menjadikan para pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan para anggota DPRD sebagai tersangka.

Bukan karena (Polda Metro Jaya tidak berani menjadikan SKPD dan anggota DPRD sebagai tersangka). Cuma, enggak enak saja karena satu level, jadi harus dinaikkan ke Mabes (Polri),” jelas Basuki saat ditemui di Balai Kota, Jumat (20/3/2015) tadi.

Lalu, dengan kasus UPS yang dilimpahkan ke Direktorat Tipikor Bareskrim, apakah Basuki mengharapkan pelimpaham membuat penyelidikan menjadi lebih cepat?

Enggak tahu, mesti tanya Bareskrim,” kata Ahok.

Kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat UPS yang ada dalam APBD-P 2014 tersebut sejak 28 Januari 2015 lalu memang telah diselidiki oleh tim penyidik dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Subdit Tipikor Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.  Tanggal 6 Maret 2015 lalu, penyidik kemudian meningkatkan statusnya menjadi penyidikan.

Semenjak kasus ini dilimpahkan, hal ini berarti penyidikan kasus tersebut disidik oleh Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. Pada saat kasus tersebut dilimpahkan, penyiik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 73 orang yang diduga terkait dengan kasus pengadaan UPS ini.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari UI, Ganjar Ganjar Laksamana mengatakan pelimpahan kasus tersebut dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri adalah hal yang wajar.

Kadang-kadang memang begini kalau sebuah kasus dinilai besar, harus dikerjakan oleh unit kerja yang lebih besar. Jadi, tidak ada yang aneh,” jelas Ganjar, Jumat (20/3/2015).

Menurutnya, ada kualifikasi tertentu yang membuat kasus dilimpahkan ke unit yang ebih tinggi seperti dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ke Direktorat Tipikor Bareskrim Polri.

Lebih lanjut ia mengatakan tersangka dalam kasus ini akan cukup banyak. Tak hanya itu, kasus ini juga akan melibatkan Pemprov DKI dan anggota DPRD DKI Jakarta.