Jokowi Tidak Mampu Memilih Orang
sinarharapan(co)

Beberapa kalangan menilai Presiden Jokowi tidak mampu memilih orang-orang yang “bersih” untuk membantunya mmenjalankan pemerintahan. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK pada Selasa (13/1/2015).

Ini membuktikan presiden Jokowi tidak mampu memilih orang-orang bersih yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan,” ujar Heri Budianto, pakar Komunikasi Politik dan Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Selasa (13/1/2015).

Heri mengatakan, sejak awal penolakan dari beberapa elemen masyarakat terhadap Budi Gunawan yang diajukan menjadi Kapolri sudah ada. Penolakan ini terjadi karena tidak seragamnya presiden dalam menerapkan standar dalam menentukan pejabat Negara. Terutama pejabat yang ada di tubuh kepolisian yang tidak melibatkan PPATK dan KPK. Hal ini menunjukkan bahwa presiden tidak konsisten dalam menjalankan pemerintahan.

Tidak konsisten ini khususnya dalam konteks pemilihan pembantu presiden. Soal kapolri KPK dan PPATK tidak dilibatkan,” jelas Heri.

Pengamat politik tersebut juga menambahkan, hal ini merupakan tamparan berat untuk presiden. Kejadian ini juga mesti menjadi pembelajaran agar lebih baik lagi kedepannya dan tidak membuat standar yang berbeda-beda.

Lebih lanjut Heri mengatakan, hal ini sangat disayangkan mengingat di awal pemerintahan, saat anggota kabinet dipilih, masyarakat memberikan apresiasi positif kepada presiden. Namun, soal Kapolri ini, Presiden Jokowi malah tidak konsisten.

Dengan ditetapkannya sebagai tersangka Komjen BG ini, presiden sebaiknya memberikan keterangan pers kepada publik, untuk menghindari penilaian negatif presiden,” ungkapnya.

Jika presiden tidak memberikan penjelasan soal ini, maka penilaian terhadap presiden semakin negatif, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan-tuduhan lawan-lawan politik Jokowi yang menyatakan Jokowi tunduk pada tokoh-tokoh partai tertentu,” tambahnya.

Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Calon Kapolri tunggal telah ditetepkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus penerimaan hadiah ketika ia menjabat sebagai Kepala Biro Mabes Polri. Penetapan startus ini langssung diumumlan oleh Abraham Samad (Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Bambang (Wakil Ketua KPK) di kantor KPK, Jakarta pada Selasa (13/1/2015). Dalam pengumuman tersebut, Samad juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menemukan setidaknya dua alat bukti yang akan digunakan untuk menjerat Budi Gunawan.