foto : palingaktual (com).
foto : palingaktual (com).

Anggaran dana siluman 8,8 T di RAPBD DKI ternyata bisa ditangkap oleh mata cermat Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Lalu apa yang terjadi? Ahok pun marah-marah menyikapi  rencana anggaran sosialisasi Surat Keputusan Gubernur yang disodorkan oleh anggota DPRD DKI. DPRD dinilai tidak semua sejalan dengan pemikiran eksekutif pemerintahan DKI.

Menurut Ahok, modus penambahan dana sengaja dititipkan oleh oknum anggota dewan melalui (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menurutnya, ada oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang coba mengutak-atik APBD 2015 dengan mengajukan tambahan anggaran. Tambahan anggaran mencapai angka Rp 8,8 triliun dirasa Ahok sangatlah tidak masuk akal.

Sebagai keputusan akhir, sang gubernur mencoret pengajuan dana senilai Rp 8,8 triliun pada RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) juga memerintahkan jajarannya tidak memproses pengajuan dana triliunan rupiah tersebut.

Penambahan jumlah dana siluman dari pengajuan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI disebut terperinci untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan kegiatan-kegiatan tidak jelas.

“Kalau mau beli tanah, ok masuk akal segitu misalnya dipakai beli tanah buat ruang hijau atau buat tempat ibadah supaya lebih luas,” ujar Basuki.

Ahok Ngamuk, DPRD Segera Hapus Dana Siluman…

Ahok menduga kuat, ada oknum yang sengaja memasukkan dana siluman supaya memicu konflik antara pihak Pemprov dengan DPRD.

“Sengaja biar kami ribut, saya bisa tebak orangnya, tapi tidak usah disebutkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan masalah dana siluman terjadi karena kurangnya komunikasi. Dia juga memastikan bahwa pihaknya segera menghapus anggaran tersebut. Legislatif segera menggelar sidang paripurna, selasa (20/1/2015).

Prasetyo menegaskan kesalahpahaman atau miskomunikasi antara Pemprov-DPRD pada dasarnya terjadi karena ulah oknum saja. Masalah ini sudah diklarifikasi seterang mungkin.

“Sebetulnya bukan masalah coret mencoret, ini klarifikasi saja permasalahan yang sekarang beredar di media. Kalau kita menganggap (dana) itu nggak ada dan Pak Ahok juga mengatakan ‘Kok ada Rp 8,8 triliun dari mana?’. Sedangkan, kita juga belum tahu soal dana itu,” kata Prasetyo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Rapat paripurna antara Pemprov DKI dan DPRD DKI seharusnya dilaksanakan Jumat (16/1) tetapi batal karena kurang persiapan.

“Bukan, itu hanya karena belum siap sininya. Nggak ada masalah apa-apa gitu loh, nggak ada masalah apa-apa. Rapat paripurna juga sudah direncanakan kembali akan digelar besok. Agendanya itu dengar pendapat Gubernur DKI atas masukan fraksi,” kata Pras.