Eksekutif dengan Legislatif DKI Jakarta
tempo.com

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat telah merencanakan berbagai hal untuk kemajuan DKI Jakarta. Salah satu rencananya yaitu ia akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada anggota DPRD DKI Jakarta untuk mencairkan hubungan antara eksekutif dengan legislatif di DKI Jakarta.

Masalah di DPRD sebenarnya hanya komunikasi,” ujar Djarot saat ditemui di kantor Tempo, Jakarta, Jumat, (5/12/2014).

Menurutnya, setelah pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia akan segera menemui pimpinan DRD DKI Jakarta. Bukan hanya itu, ia juga akan menemui para ketua fraksi.

Hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta memang agak terganggu setelah Pemilihan Umum Presiden. Anggota DPRD yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih berupaya mengagalkan pelantikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melalui serangkaan guatan di pengadilan tata usaha Negara.

Dampak ketidakharmonisan antarsesama anggota Dewan ini salah satunya adalah belum terbentuknya alat kelengkapan dewan. Hal ini mengakibatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun untuk tahun 2015 belum juga disepakati.

Untuk mencairkan suasana yang tegang antara eksekutif dengan legislatif DKI Jakarta ini, Djarot menyatakan bahwa ia sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPRD. Bahkan, ia sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPRG DKI Jakarta sejak tahun 2012 lalu.

Saya sempat bertemu dengan anggota dari NasDem. Selain itu, hubungan saya dengan Sanusi (anggota DPRD dari Gerindra) juga baik,” tambahnya.

Ketidakharmonisan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta memang sudah menjadi konsumsi publik. Terutama sejak kubu di DPRD DKI Jakarta yang tidak menyetujui bahkan menolak Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, berbagai gugatan dan ketidaksetujuan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta ini tidak bisa mencegah Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan, KMP tidak hadir dalam sidang pengumuman Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, Presiden tetap melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta karena memang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.