Hak Interpelasi
merdeka.com

Kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi berbuntut pada interpelasi di DPR. Terkait hal ini, fraksi Partai Golkar akan menggalang tanda tangan dari anggota DPR sebagai syarat untuk melakukan interpelasi (hak bertanya).

Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Golkar DPR mengatakan berkaitan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang tanpa alasan kuat, dalam waktu dekat DPR akan menggalang tanda tangan lintas fraksi untuk menggunakan hak interpelasi.

DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Sebab, harga BBM bersubsidi dinaikan ketika harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara harga minyak saat ini di di bawah USD 80 per barel,” ujar Bambang melalui pesan singkat, Kamis (20/11).

Bambang menyesal Jokowi telah mengambil jalan pintas dengan menaikan harga BBM bersubsidi yang dampaknya langsung pada rakyat kecil. Menurutnya, Jokowi tidak memiliki itikad baik kepada rakyat kecil.

Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat,” imbuh Bambang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan hak interpelasi untuk menanyakan maksud Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia juga menegaskan DPR akan memanggil Jokowi terkait hal ini.

Presiden harus menjelaskan dasar apa yang dia pakai untuk menaikkan BBM. Karena harga minyak dunia tengah turun. Cash flow juga dikabarkan aman. Bagaimana hitung-hitungannya? Jangan seenaknya saja menempuh jalan pintas dengan mengalihkan beban fiskal pemerintah ke pundak rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut Bambang menambahkan, jika Jokowi dapat memberikan alasan yang masuk akan, masalah ini akan selesai. Namun jika tidak, aka nada wacana untuk menggulirkan hak angket kepada Jokowi sehingga bisa berujung impeachment.

Namun kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunaan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau Impeachment,” pungkas Bambang.

Selain Golkar, partai yang menolak kenaikan harga BBM dan akan menggunakan hak interpelasi adalah Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS. Menurut aturan, hak intrepelasi ini bisa dilakukan jika minimal 25 anggota DPR dari fraksi yang berbeda menandatangani persetujuan untuk menggunakan hak interpelasi.