Tarif Angkutan Belum Turun
satelitnews(co)

Pemerintah telah menurunkan harga BBM untuk jenis Solar dan Premium. Harga Premium turun Rp 900 perliter dari Rp 8.500 jadi Rp 7.600, sedangkan Solar turun Rp 250 perliter dari rp 7.500 jadi Rp 7.250 perliternya. Tapi tarif angkutan belum turun hingga kini.

Para pengusaha transportasi yang bergabung dalam Organda masih enggan untuk menurunkan tarif angkutan umum. Alasannya, penurunan harga BBM ini belum signifikan dapat menutupi biaya operasional.

Azas Tigor, salah satu pengusaha Metromini menilai pemerintah semestinya menyiapkan subsidi agar nantinya jika nanti harga BBM dilempar ke pasar, pengusaha tidak akan tergantung lagi pada harga BBM saat akan menentukan tarif angkutan.

Soal tarif, yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah adanya sistem subsidi dan tidak tergantung harga BBM,” ujar Tigor, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Tigor juga mengatakan, subsidi yang diberikan oleh pemrintah untuk pengusana angkutan umum bisa dalam bentuk lain seperti penghapusan bea masuk kendaraan atau pajak tahunan kendaraan dan peringanan atau bisa juga dalam bentuk penghilangan pajak suku cadang.

Kenaikan harga suku cadang yang terus mengikuti nilai dolar AS yang menguat dinilai memberatkan pengusaha angkutan umum. Sementara penggantian suku cadang dilakukan bukan hanya untuk melanggengkan usaha angkutan umum namun juga untuk meremajakan armada angkutan umum.

Semua trayek yang ada saat ini sudah tua dan perlu penyesuaian pada kebutuhan perjalanan pengguna angkutan umum. Para operator saat ini sulit sekali melakukan peremajaan karena mahal biayannya dan izinnya pun tidak jelas karena sampai sekarang Pemprov belum memiliki skema perbaikan angkutan umum,” jelas Ketua LSM Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) tersebut.

Tigor juga mengatakan jika harga suku cadang tidak diturunkan karena pajak suku cadang yang tinggi, tariff angkutan umum akan sulit diturunkan.

Diturunkannya harga BBM tanpa subsidi sudah baik, agar ada pengendalian penggunaan kendaraan bermotor. Lebih baik juga subsidi BBM digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif, angkutan umum massal dan infrastruktur. Lebih baik juga agar subsidi diberikan bagi tarif listrik rumah tangga agar tidak dinaikkan,” jelas Tigor.