Membubarkan FPI
www.kemendagri.go.id

Terkait adanya rekomendasi dari Polri tentang pembubaran FPI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menilai bahwa pembubaran FPI ini tdak bisa dilakukan begitu saja. Pembubaran ini akan sulit untuk dilakukan karena akan bersinggungan dengan Undang-Undang Ormas. Kecuali jika ada permintaan dari Kemenkumham untuk membubarkan FPI.

Tak bisa dilakukan begitu saja (pembubaran FPI). Kalau mau membubarkan, menurut undang-undang, harus ada permintaan dari Kemenkumham, apalagi yang berbadan hukum,” ujar Gamawan saat ditemui setelah membuka Rakornas Pembinaan dan Sosialisasi Pemerintahan Umum Ke-2 Tahun 2014, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Kemudian baru ke pengadilan. Nah, nanti pengadilanlah yang berhak membubarkan. Itu menurut undang-undang keormasan,” tambah Gamawan.

Lebih lanjut Gamawan menjelaskan, ketika pembentukan Undang-Undang ormas, ia sempat mengusulkan undang-undang yang lebih sederhana, namun usul tersebut ternyata ditolak.

Dulu kan saya pernah usulkan undang-undang yang lebih simple. Tapi kan ditolak semua, malah dibilang represif, ya jadinya seperti sekarang,” terangnya.

Menurutnya lagi, pemerintah membuat Undang-Undang organisasi massa yang isinya tentang kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas yang melanggar hukum atau melakukan tindak kekerasan. Karena banyak yang menentang, undang-undang ini kemudian direvisi.

Dulu kan dibilang represif, ya jadilah undang-undang yang seperti sekarang. Intinya pembubaran (FPI) menunggu pengadilan yang memutuskan,” jelasnya.

Menyeruaknya polemik untuk membubarkan FPI ini terkait banyaknya aksi anarkis yang dilakukan oleh FPI. Puncaknya adalah ketika FPI melakukan aksi anarkis di depan gedung DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta pekan lalu. Dalam aksi ini, FPI tidka hanya berunjuk rasa tapi juga melempari petugas dengan batu dan kotoran sapi. Bahkan beberapa diantaranya membawa senjata tajam. Dalam aksi ini, belasan anggota polisi terluka sehingga harus di bawa ke rumah sakit.

Aksi ini sendiri dilakukan oleh FPI untuk menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Alasan utama penolakan ini yaitu latar belakang agama Ahok yang nonmuslim dan cara bicara Ahok yang dinilai kasar dan ceplas-ceplos.