Tamparan untuk Presiden Jokowi
antaanews(com)

Setelah peristiwa penangkapan Bambang Widjajanto oleh Bareskrim Mabes Polri dan ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK ini langsung mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Hendardi, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute menilai keputusan Bambang Wijajanto tersebut merupakan sebuah tamparan untuk presiden Jokowi.

Babang Widjojanto memang sudah mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada pimpinan KPK. Pasalnya, ia kini tengah berstatus sebagai tersangka dengan dugaan meminta saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam sidang Pemilukada Kotawaringin Barat, Kalteng di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu.

Sikap BW bukan hanya pembelajaran konstruktif bagi para pejabat, tetapi juga sekaligus tamparan buat Jokowi yang tetap tidak mengambil sikap tegas atas penetapan status tersangka BG sebagai calon Kapolri,” ujar Hendardi, Senin (26/1/2015).

Tak hanya itu, Hendradi juga menghubungkan keputusan Bambang Widjajanto tersebut dengan status Komjen Pol Budi Gunawan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam kasus ini Budi Gunawan disangkakan terlibat dalam transaksi yang mencurigakan ketika ia masih menjabat sebagaiKepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri tahun 2003 sampai 2006 serta beberapa jabatan lain di Mabes Polri.

Walaupun Budi Gunawan telah berstatus sebagai tersangka, namun Presiden Joko Widodo tidak membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Kemudian Presiden Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Meskipun pemberhentian itu perintah UU, tetapi tetap keluar atau tidak keluarnya Keppres itu ujian bagi Jokowi, karena latar belakang pemberhentian itu yang sebenarnya merupakan persoalan yang berada dalam kendali Jokowi, karena Polri di bawah kekuasaan Presiden,” ungkap Hendardi.

Menurut Hendardi, saat ini keputusan untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan atau tidak ada di tangan Jokowi. Namun, langkah Jokowi untuk bisa bertindak lebih tegas, tambah Hendardi, sedang dinanti publik.

Itu semua sepenuhnya di bawah kendali wewenang Jokowi, bukan persoalan BG lagi karena statusnya ditunda pelantikannya oleh Jokowi. Membatalkan usulan DPR maupun tetap melantik BG adalah langkah konstitusional dan merupakan otoritas Presiden. Urusan hukum terhadap BG urusan lain di luar urusan tata negara,” pungkas Hendardi.