Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji sebagai Plt
merdeka(com)

Ditunjuknya Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji sebagai Plt (pelaksana tugas) pimpinan KPK memicu berbagai pertanyaan dari sejumlah kalangan. Latar belakang serta rekam jejak mereka diragukan untuk memimpin KPK tanpa adanya konflik tekanan maupun kepentingan. Anggota Tim 9 yang dibentuk oleh Presiden Jokowi, Imam B. Prasojo Pertama mengaku merasa terkejut dengan ditunjuknya Ruki dan Indriyanto.

Tim 9 kaget, mengapa bisa mereka?” jelas Imam dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/2/ 2015) kemarin.

Imam juga menuturkan melihat rekam jejak dua pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji harus mendeklarasikan diri bahwa mereka berdua tidak mempunyai potensi konflik kepentingan dalam kasus-kasus yang ditangani oleh KPK.

Supaya kepercayaan publik kepada KPK tak luntur, mereka harus segera deklarasi,” ujar Imam.

Oleh karena itu, melihat rekam jejak dan latar belakang keduanya, ada lima hal yang tidak boleh dilakukan Ruki dan Indiyanto terkait penanganna kasus korupsi oleh KPK. Berikut ini kelima hal yang dimaksud.

Pertama, Ruki yang merupakan pendiunan perwira polisi tidak diperbolehkan turut mengambil keputusan dalam kasus korupsi yang melibatkan Korps Bhayangkara itu.

Harus diingat, KPK jilid I, di bawah Ruki, tak ada pengusutan kasus korupsi di lembaga Kepolisian. Jangan sampai kasus polisi saat ini tertahan oleh dia,” ujar Emerson Yuntho dari Indonesia Corruption Watch (ICW)

Kedua, Ruki tidak diperbolehkan turut mengambil keputusan alam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ketiga, Indriyanto tidak diperbolehkan turut alam rapat pengambilan keputusan kasus Bank Century karena ia adalah pengacara dari kasus Bank Century. Keempat , Ruki yang merupakan komisaris BJB (Bank Jabar Banten) tidak boleh turut terlibat alam pengusutan kasus korupsi di BJB. Kelima, Ruki tidak memiliki hak untuk melimpahkan penanganan kasus Komjen Budi Gunawan ke lembaga penegak hukum lain, baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan.

Jangan sampai kasus Budi Gunawan ditangani ke kejaksaan,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto.

Masih menurut Agus, kasus tersebut merupakan sebuah tantanag yang mesti diselesaikan oleh KPK. Jangan mudah diberikan kepada kejaksaan.