Negara Harus Turun Tangan Selesaikan Konflik di DPR

Terkait dengan adanya konflik internal di tubuh DPR, Jusuf Kalla menilai negara harus turun tangan selesaikan konflik di DPR ini. Jusuf Kalla masih mengharapkan kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia hebat bisa uduk bersama untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan konflik ini.

Yang pertama, teman-teman (DPR) itu dulu yang bermusyawarah. Kalau tidak, tentu pemimpin negara harus ikut serta, tapi sementara ini teman-teman berusaha musyawarah dulu sampai minggu depan,” ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Kalla berpendapat, permasalahan diantara kubu KIH dan KMP ini sebenarnya hanya ada di tingkat anggota parlemen saja, sedangkan di tingkat para elite parpol, sudah berdamai an menyatukan tujuan yaitu memajukan bangsa.

Ini kan di tingkat pelaksanaan. Secara prinsip kita setuju, tapi di tingkat pelaksanaan perlu ada (komunikasi) lebih intensif lagi,” tambahnya.

Kalla juga mengatakan bahwa ia tidak setuju jika KIH membentuk pimpinan DPR tandingan. Menurutnya, pembentukan pimpinan DPR tandingan ini sebenarnya tidak perlu.

Kita harap persatuan, tapi persatuan itu hanya bisa dicapai dengan musyawarah yang baik dan adil,” ucapnya.

Kalla juga menambahkan, kekisruhan yang ada di antara KMO dan KIH di DPR merupakan fenomena demokrasi yang berlebihan. Kekisruhan ini menjadi semakin runcing dengan adanya pimpinan DPR tandingan yang telah digagas oleh kubu KIH. Kubu KIH juga mendesak agar presiden mengabaikan pimpinan sah DPR yang dipegang oleh kubu KMP yaitu Setya Novanto, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto.

Sebaliknya, kubu KMP juga mendesak presiden Jokowi untuk mengingatkan koalisi KIH agar mereka dapat mematuhi aturan internal di parlemen. Inilah alasannya mengapa JK menilai negara harus turun tangan selesaikan konflik di DPR ini.

Sebelumnya diberitakan bahwa koalisi KIH merasa langkah presiden Jokowi akan terjegal jika pimpinan DPR berasal dari KMP. Inilah alasan mengapa mereka perlu membentuk pimpinan DPR tandingan yang berasal dari KIH agar langkah presiden Jokowi tidak terjegal.

Terlepas dari itu semua, anggota DPR hingga kini belum bisa bekerja secara efektif terkait permasalahan ini. Padahal, ada banyak tugas yang harus mereka kerjakan dibanding dengan meributkan hal yang tidak perlu. Perpecahan di DPR ini juga membuat masyarakat kecewa dan membuktikan bahwa para anggota DPR ini hanya mementingkan kepentingan politik saja.