uang pensiun

Belakangan ini beredar kabar uang pensiun untuk pegawai swasta. Kabar baik ini di-amiin-kan oleh para pegawai swasta. Eits jangan senang dulu, ini gossip atau fakta?

Seperti yang kita tahu, pemberian uang pensiun kepada pegawai swasta baru wacana dan masih didiskusikan. Dengan kata lain, belum ada keputusan pastinya.

Uang Pensiun untuk Pegawai Swasta

Siapa sih yang tidak tergiur dengan uang pensiun di masa tua? Hal inilah yang membuat sebagian besar orang tertarik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun tak sedikit yang justru harus menerima nasib sebagai pegawai swasta.

Meski tidak keterima sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta tetap diberikan uang pensiun. Benarkah seperti itu? Rencananya, dalam waktu dekat ini pemerintah akan meluncurkan program jaminan pensiun untuk pegawai swasta.

BPJS

Wacana ini didasarkan pada Undang-undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Rencananya BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan menjadi badan mengelola dari pembayaran jaminan pensiun ini.

Sesuai dengan perintah Pak Jokowi Dodo, selaku Presiden Indonesia, pemerintah harus bisa menyelesaikan peraturan tentang penjaminan pensiun untuk para pekerja. Dalam hal ini upah pensiun tak hanya untuk Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga pegawai swasta.

Peraturan Pemerintah tersebut dirargetkan untuk selesai dalam minggu-minggu ini, paling lambat pertengahan bulan Juni. Setelah itu, untuk pengesahan, Peraturan Pemerintah yang tertulis tadi ditandatangani oleh Pak Jokowi.

BPJS Ketenagakerjaan tak hanya berperan dalam mengelola Jaminan Hari Tua, melainkan juga Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Dengan kata lain, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan membawa udara segar bagi para pekerja atas beragam jaminannya.

Lantas, bagaimana prosedur dari pembayaran uang pensiun kepada pegawai swasta? Berdasarkan prosedurnya, nantinya setiap perusahaan dan pekerja wajib membayar iuran setiap bulannya. Pembayaran iuran tidak bisa dilakukan sembarangan, tapi harus terdaftar dulu dalam BPJS Ketenagakerjaan.

daftar

Oleh karena itulah, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena nantinya, bagi perusahaan mana pun yang belum terdaftar akan dikenai sanksi.

Rencananya, bila semua persiapan sudah selesai, program jaminan pensiun akan diluncurkan pada 1 Juli 2015 di Cilacap oleh Presiden Jokowi. Dan setiap perusahaan sebaiknya segera mendaftar, paling lambat 1 Juli 2015.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika tidak mendaftar, pemilik perusahaan akan dikenai sanksi. Apa sanksinya? Sanksinya adalah pemilik perusahaan terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda sebanyak 1 miliar rupiah.

Oleh karena itulah, Presiden Jokowi selalu memantau sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menyelesaikan program jaminan uang pensiun ini. Sejauh ini, pemerintah terlihat sangat hati-hati dalam menetapkan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Penetapan besaran iuran ini membuat perbedaan pendapat antara Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi dan manajemen BPJS dengan usulan dari pelaku usaha. Manajemen dan Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi mengusulkan angka iurannya adalah sebesar 8 persen dari gaji karyawan. Namun para pelaku usaha mengaku hanya sanggup membayar iuran sebesar 1,5 persen dari gaji karyawan.

Namun menurut Sofyan Djalil selaku Menko Perekonomian, besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan berdasarkan usulan dari manajemen BPJS, Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, dan pelaku usaha, melainkan juga hal lainnya. Apa saja hal lainnya itu?

Adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan besaran iuran adalah kondisi ekonomi yang tengah melambat, sehingga nominalnya tidak mungkin tinggi. Kemudian, kemampuan dunia usaha, artinya kemampuan para pemilik perusahaannya.

Jadi berapa iuran yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan? Apakah 8 persen dari gaji karyawan? Atau hanya 1,5 persen saja? Daripada bertanya-tanya, kita tunggu saja keputusannya pada1 Juli 2015 mendatang.