Pimpinan KPK Dinilai Terlalu Gampang Menyerah
kompas(com)

Bukan hanya diprotes oleh pegawai KPK, sikap pimpinan KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan kini dipertanyakan. Pimpinan KPK dinilai terlalu gampang menyerah dan melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan tersebut kepada Kejaksaan.

Kalau sepak bola, KPK kalah 4-0,” ujar Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, Selasa (3/3/2015).

Emerson menuturkan, “kebobolan” KPK yang pertama adalah ketika lembaga antirasuah itu kalah dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah.

“Kebobolan” yang keua yaitu adanya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri setelah Budi Gunawan dtetapkan tersangka oleh KPK.

“Kebobolan” yang ketiga adalah Presiden Jokowi menonaktifkan Abraham Samad dan Bambang. Sementara “kebobolan” yang terakhir yaitu ketika para pimpinan KPK melimpahkan kasus Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung.

Lebih lanjut Emerson mengatakan, KPK seharusnya mencoba upaya peninkauan kembali (PK) terlebih dulu atas putusan praperadilan Budi Gunawan ke Mahkamah Agung. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung terkait kasus Djoko S Tjandra.

KPK begitu mudah menyerah. PK belum dicoba, tapi sudah serahkan ke kejaksaan. Kita butuh figur institusi yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Kasus Budi Gunawan ini, KPK sudah jatuh tertimpa tangga,” jelas Emerson.

Setelah penanganan kasus Budi Gunawan dlimpahkan ke Kejaksaan Agung, kemungkinan kasus ini akan kembali dilimpahkan ke Polri. Terkait hal ini, Wakapolri Badrodin Haiti membuka peluang agar penyelidikan kasis Budi Gunawan ini dihentikan. Hal inilah yang menyebabkan pimpinan KPK dinilai terlalu gampang menyerah.

Kalau nanti misalnya sudah masuk ke penyidikan, bisa juga di-SP3. Namun, yang dipastikan oleh KPK dan Polri ini masih penyelidikan karena penyidikannya dibatalkan putusan praperadilan,” ujar Badrodin.

KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi selama Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 sampai 2006 dan jabatan lainnya di Polri. Budi Gunawan kemudian menggugat penetapannya dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang praperadilan tersebut, Hakim Sarpin Rizaldi kemudian memutuskan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah.