Hak Angket Terhadap Basuki Tjahaja Purnama
kompas(com)

Ketua panitia hak angket terhadap Basuki Tjahaja Purnama, Mohamad Sangaji menolak untuk menanggapi “dana siluman” sebagaimana yang dilontarkan oleh Basuki (Ahok). Pasalnya, menurutnya tugas utama dari panitia hak angket adalah untuk menyelidiki mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan rincian RAPBD 2015 yang bukan merupakan hasil dari pembahasan dengan DPRD DKI.

Saya hanya berbicara APBD yang dikirim ke Depdagri itu asli apa palsu. Yang dikirim ke Depdagri itu kan tidak sesuai dengan yang sudah dibahas bersama DPRD,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jumat (27/2/2015).

Mohamada Sangaji juga mnegatakan, jika memang benar dalam RAPBD 2015 ada “dana siluman”, harusnya Ahok tidak langsung menyalahkan DPRD DKI. Masih menurutnya, DPRD DKI bukan pihak yang memiliki peran sebagai pihak yang menggunakan anggaran.

Kita bicara aturan. Kalau merasa tidak sesuai (harga UPS), kan bisa dibahas di badan anggaran. Tetapi kenapa kemudian itu berlanjut (sampai ke pengesahan),” jelas pria yang sering disapa Ongen tersebut.

Lebih lanjut Mohamad Sangaji mengatakan, tidak ada alokasi dana khusus yang ditujukan untuk panitia hak angket. Ia juga mengatakan, jangankan dana khusus, gaji rutin juga alam dua bulam terakhir belum diterima terkait dengan adanya masalah dalam RAPBD 2015.

Tidak ada (alokasi anggaran khusus). Kita saja enggak digaji. Tuhan yang menggaji kita,” tambahnya.

Seperti yang diberitaka sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuding DPRD DKI Jakarta memasukkan “dana siluman” senilai Rp 12,1 triliun dalam usuan RAPBD tahun 2015. Anggaran ini diselipkan ke dalam kegiatan I DInas Pendidikan.

Terkait hal tersebut, Ahok kemudian mencoret dana itu sebelum draft RAPBD 2015 diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun, Kemendagri mengembalikan draft tersebut lantaran formatnya tidak sesuai dengan aturan.

Hal itulah yang membuat anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan dilakukan hak angket terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Pengajuan hak angket itu sendiri sudah ditandatangani oleh seluruh anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang. Bahkan, terkait hal ini Ahok disebut-sebut juga kemungkinan akan dimakzulkan oleh DPRD DKI Jakarta.