Alasan Presiden Jokowi Membatalkan Pelantikan Budi Gunawan
tribunnews(com)

Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Komjen Badrodin Haiti untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dengan alasan pencalonan Komjen Budi Gunawan memicu munculnya polemik di masyarakat. Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR RI, Syarifudin Suding mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III akan melakukan pengkajian dulu terhadap apa alasan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan ini.

Komisi III, menurutnya, juga akan mencermati pengusulan nama baru calon Kapolri dari Presiden Jokowi. Apakah apa yang dilakukan presiden ini melanggar UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ataukah tidak.

Kita akan kaji kenapa presiden dalam hal ini tidak menindaklanjuti persetujuan DPR terkait Budi Gunawan. Apakah itu melanggar UU atau tidak, apakah mengusulkan nama baru itu langgar UU atau tidak, itu akan kita lihat,” jelas Syarifudin, Kamis (19/2/2015).

Anggota dari Fraksi Partai Hanura ini beranggapan hak prerogative bukan suatu yang utlak dimiliki presiden. Terutama dalam memilih, mengangkat serta memberhentikan kapolri. Tentu harus ada persetujuan dari DPR terlebih dahulu.

Kami selalu beranggapan bahwa hak prerogatif presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian kapolri bukanlah hak prerogatif mutlak, salah satunya harus ada persetujuan dari DPR,” tambahnya.

Syarifudin juga mengaku Komisi III belum menerina salinan surat tentang alasa Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Bud Gunawan sebagai Kapolri. Alasa inilah yang membuatnya belum tahu secara pasti dan detail apa alasan Presiden Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan kemudian menunuk Badrodin Haiti sebagai calon baru Kepala Polri.

Kita belum tahu apa alasan Presiden Jokowi, karena kita belum dapatkan suratnya, belum masuk di komisi III. Apa alasannya Jokowi tidak melantik BG yang sudah mendapatkan persetujuan DPR, sebagaimana juga diamanatkan di UU Nomor 2 tahun 2002, ini yang harus kita ketahui lebih dulu,” pungkas Syarifudin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai pengganti Komjen Budi Gunawan yang batal dilantik. Pembatalan pelantikan ini terkait kasus yang belakangan ini menyerat namanya. Atas kasus ini, Budi Gunawan mengajukan praperadilan kepada PN Jakarta Selatan. Meskipun hakim mengabulkan gugatan tersebut, namun presiden tetap membatalkan pelantikan terhadapnya dan memilih untuk menggantinya dengan Badrodin Haiti.