KPK Menerima 19 Pertanyaan dari Komisi Yudisial
kompas(com)

KPK menerima 19 pertanyaan dari Komisi Yudisial. Salah satunya tentang dampak putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan. Kesembilanbelas pertanyaan ini diajukan saat KPK memenuhi panggilan Komisi Yudisial terkait dengan laporan atas Hakim Sarpin Rizaldi.

Kami sampaikan dampak putusannya (praperadilan) pada penegakan hukum lain, kewenangan tidak cuma KPK, tetapi pada kejaksaan juga. Dampak putusan praperadilan yang dihadapi penegak hukum,” ungkap Anggota Tim Hukum KPK Rasamala Aritonang di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Senin (2/3/2015).

Selain ditanyai mengenai dampak praperadilan Komjen Budi Gunawan, Rasamala yang diperiksa sekitar 3 jam tersebut juga ditanya mengenai proses sidang praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan serta perubahan hakim yang terjadi. Rasamala mengatakan, dalam kesempatan tersebut, pihaknya hanya menjelaskan bagaimana fakta situasi yang terjadi dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan tersebut tanpa membeberkan pendapat berdasarkan sudut pandangnya.

Selain Rasamala, Komisi Yudisial juga mengundang kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Magdir Ismail untuk dimintai klarifikasi. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tersebut. Untu itu, Komisi Yudisial akan melakukan penjadwalan ulang kepada Magdir Islamil agar penyelidikan putusan hakim Sarpin Rizaldi yang dianggap telah melanggar kode etik bisa diselesaikan secepatnya.

Surat panggilan sudah dikirimkan ke rumah Magdir Ismail di Menteng, Jumat (27/2). Kami akan jadwalkan lagi secepatnya,” jelas Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrahman Syahuri.

Taufiq juga meminta pihak Budi Gunawan agar bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan tersebut. Pasalnya, batas waktu penyelesaian kasus tersebut sangat terbatas yaitu hanya satu bulan saja.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan hakim Sarpin Rizaldi ke Komisi Yudisial karena menilai adanya pelanggaran dalam memutus perkara praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. Hakim Sarpin Rizaldi dinilai telah Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

Komisi Yudisial sebelumnya juga telah memeriksa Pakar Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bernard Arief Sidharta. Ia menjadi menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan Budi Gunawan tersebut.

Putusan praperadilan yang membuat penetapan status tersangka dibatalkan memang cukup menuai kontroversi. Bukan hanya pada kasus ini saja, Hakim Sarpin Rizaldi juga dikenal sering membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak.