Mereformasi Pimpinan KPK
kompas(com)

Presiden Jokowi telah mereformasi pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan memberhentikan dua pimpinan KPK dan menggantinya dengan pimpinan sementara. Presiden Jokowi menunjuk tiga orang untuk mengisi posisi pimpinan KPK tersebut. Ia menunjuk mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dan akademisi Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji.

Ketika ditemui di ruangannya, kamis (19/2/2015) dini hari, Johan Budi menyatakan ia beserta para pimpinan KPK lain dan para pelaksana tugas tentu akan melanjutkan upaya penindakan kasus-kasus yang masih harus dituntaskan. Namun demikian, ia mengaku belum bisa menentukan terobosan apa yang akan dilakukan dengan formasi para pimpinan yang baru ini.

Saya tidak bisa bicarakan sebelum berlima kumpul karena kerja KPK harus semua pimpinan,” ungkap Johan Budi.

Setelah Presiden Jokowi membentuk formasi pimpinan yang baru untuk KPK, Johan Budi belum bertemu dengan Indrayanto maupun Ruki. Pertemuan yang serius untuk membahas program kerja mereka sampai masa jabatan habis yaitu pada Desember 2015 belum dilakukan.

Mungkin nanti setelah resmi, setelah ketemu dengan Pak Zulkarnain dan Pak Pandu (dua Wakil Ketua KPK) juga,” ujar Johan.

Ia juga mengatakan, para pimpinan KPK juga akan melakukan koordinasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti yang kini telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan. Ia juga menambahkan, hal tersebut perlu dilakukan untuk membuat hubungan Polri dan KPK kembali rekat setelah hubungan keduanga sempat merenggang karena adanya konflik diantara kedua lembaga penegak hukum tersebut.

Langkah pertama kalau saya jadi dilantik tentu harus bertemu dengan pimpinan Polri, koordinasi. Dan pak Badrodin juga saya baca (di media) akan segera lakukan koordinasi,” lanjut Johan.

Sebelumnya, Badrodin Haiti mengaki akan bersinergi dengan KPK jika ia lolos sebagai Kapolri. Ia berharap tugas rutin kepolisian dan KPK tidak lagi terganggu dengan persoalan yang terjadi selama ini.

Terkait hal ini, Jokowi menyatakan dalam jumpa pers yang dilakukan di Istana Merdeka, Rabu (18/2/2015) bahwa pemberhentian Abraham Samad dan Bambang Widjajanto terkait dengan masalah hukum yang menyerat nama Ketua dan Wakil Ketua KPK tersebut.