Lima Kesepakatan KMP dan KIH
tribunnews.com

Senin (17/11/2014) siang sekitar pukul 13.00 WIB kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ditandatangani di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pramono Anung menjelaskan setidaknya ada lima kesepakatan KMP dan KIH yang ditandatangani.

Lima kesepakatan KMP dan KIH tersebut antara lain, kesepakatan yang pertama yaitu mengenai pembangian kursi pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

KIH total akan mendapatkan 21 kursi pimpinan dan AKD,” ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Kesepakatan yang kedua, adanya revisi UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (MD3). Pasal-pasal yang terkait AKD dalam UU tersebut direvisi agar tidak ada pengulangan.

Pasal 74 dan 98 yang berkaitan dengan hak interpelasi, hak angket, hak bertanya, dan sebagainya, yang sebenarnya ada dalam pasal 194-227. Agar tidak redundant (pengulangan),” jelas Pramono.

Kesepakatan yang ketiga, terkait dengan masalah waktu penyelesaian revisi UU MD3 ini. Sebisa mungkin revisi ini dituntaskan sebelum masuk masa reses atau sebelum tanggal 5 Desember 2014. Kesepakatan yang keempat mengenai pembentukan Badan Legislatif (Baleg) yang akan membahas revisi UU MD3 ini.

Setelah Baleg terbentuk, akan dibuat prolegnas dan dibahas tentang revisi UU MD3. Kami sudah bicara dengan pemerintah. Saya termasuk orang yang optimistis, sebelum 5 Desember, UU MD3 yang baru sudah ada. Sekaligus kita akan isi seluruh AKD sehingga tidak ada lagi dualisme di DPR ini,” lanjutnya.

Poin kesepakatan kelima yaitu rapat pimpinan DPR serta fraksi-fraksi yang digelar setelah kesepakatan tersebut ditandatangani. Dalam rapat tersebut, ada hal-hal yang akan disampaikan oleh fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat.

Hal yang berkaitan dengan mosi tidak percaya akan disampaikan fraksi-fraksi KIH. Bagaimana penyikapannya akan disampaikan secara terbuka,” tambahnya.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Pramono Anung, Hatta Rajasa, Olly Dondokambey, dan Idrus Marham. Penandatanganan ini dilakukan di Gedung Nusantara V menjadi tempat penandatanganan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Alasannya, ruangan ini bukanlah ruangan sidang paripurna anggota legislative, fraksi, atau pimpinan DPR, tapi sering digunakan untuk kegiatan lain seperteseminar.