Mencuri Ikan di Wilayah Indonesia
kompas.com

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengancam akan melakukan tindakan tegas kepada kapal-kapal tetangga seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, serta Filipina yang melakukan penolakan untuk kerja sama dalam upaya menghentikan praktik mencuri ikan di wilayah Indonesia. Tindakan boikot ini dinilai bisa menghentikan praktik penangkapan ikan di wilayah Indonesia yang tidak sah, tidak dilaporkan, serta tidak sesuai dengan aturan yang ada (illegal, unreported and unregulated fishing/IUU).

Tidak mau ikuti aturan, maka tidak bisa menangkap ikan di perairan Indonesia,” ujar Susi Pudjiastuti, Jumat, 31 Oktober 2014.

Langkah pemboikotan produk perikanan dari Negara-negara yang telah melakukan pencurian ikan ini akna diusulkan juga kepaa Eropa dan Amerika serikat.

Boikot negara tersebut. I will do anything necesarry (Saya akan melakukan apa pun yang diperlukan) untuk memastikan bisnis perikanan di Indonesia tetap sustainable (berkelanjutan),” ujar Menteri nyentrik ini.

Upaya untuk memberantas tindakan mencuri ikan di wilayah Indonesia ini akan melibatkan TNI AL serta kepolisian RI. Hal ini dilakukan karena penangkapan ikan secara ilega di wilayah Indonesia ini sudah masuk ke ranah hukum dan harus ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Bisnis boleh beroperasi, tapi stakeholder tetap harus sejahtera,” ujar menteri Susi.

Sementra untuk menghindari tindakan eksploitasi perikanan dalam jumlah yang besar, pemerintah akan mengeluarkan aturan tentang penangkapa ikan di wilayah Indonesia.

Legal maupun ilegal, kalau prakteknya tidak benar, maka akan ditata kembali,” ujar Susi.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pembatasan terhadap penangkapan ikan baik itu berdasarkan umur, ukuran, usia serta jenis ikan yang akan ditangkap. Masih menurut Susi, berdasar pada konsensus bersama negara-negara, penangkapan ikan harus tetap memperhatikan kaidah lingkungan sehingga lingkungan dapat tetap terus terjaga.

Pencurian ikan yang telah dilakukan oleh sekitar 1.000 kapal setiap tahunnya dapat membuat Negara fugi hingga mencapai 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Hal inilah yang membuat menteri Susi ingin bertindak tegas dengan melakukan boikot terhadap Negara-negara yang tidak ikut aturan.