Pemaksaan Penerapan Kurikulum 2013
tempo(co)

Ombudsman RI, Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, mendapatkan informasi serta laporan dai sejumlah guru dan kepala sekolah SMP di beberapa daerah terkait adanya pemaksaan penerapan Kurikulum 2013.

Berdasarkan laporan tersebut “paksaan” ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) setempat agar sekolah-sekolah yang ada di bawah otoritasnya tetap menggunakan Kurikulum 2013. Padahal kadisdik mengetahui tidak semua sekolah sudah siap menggunakan kurikulum 2013 tersebut.

Budi Santoso, Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, menjelaskan modus yang sering dilakukan adalah dengan mengumpulkan kepala sekolah kemudian para kepala sekolah ini diarahkan untuk menggunakan Kurikulum 2013 dengan cara memberikan “pengarahan” tentang pentingnya K13. Akhirnya, para kepala sekolah yang ada di wilayah itu menjadi merasa takut untuk tidak melaksanakan K13. Praktik ini sendiri kebanyaka dilakukan pada bulan Desember 2014 kemarin.

Menurut Budi, praktik seperti ini cenderung menjadi upaya pemaksaan yang dilakukan Kadisdik untuk menggunakan K13 di wilayahnya. Langkah ini dinilai tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Anies Baswedan No: 179342/MPK/KR/2014 tanggal 5 Desember 2014.

Dalam SK tersebut, tertulis pada butir pertama bahwa sekolah-sekolah yang baru menggunakan Kurikulum 2013 selama satu semester yaitu sejak TA 2014/2015, bisa menggunakan Kurikulum 2006 kembali.

Menteri Anies Baswedan juga pernah mengatakan bahwa pengecualian penerapan K13 ini memungkinkan untuk sekolah-sekolah tertentu setelah dilakukan verifikasi oleh kementerian untuk dinilai kemampuan serta kelayakannya. Penilaiannya sendiri meliputi kesiapan guru, buku cetak, serta prasarana lainnya.

Jadi, penerapan K13 berbasis pada kapasitas dan kelayakan masing-masing sekolah,” ujar salah seorang pimpinan Lembaga Ombudsman tersebut.

Atas dasar itulah Ombudsman meminta kepada para Kadisdik yang ada di berbagai daerah untuk tidak memaksakan sekolah yang jelas belum siap untuk menggunakan Kurikulum 2013. Pasalnya, akibatnya akan fatal baik itu untuk peserta didik maupun untuk sekolah itu sendiri.

Sudah selaiknya Kementerian kebudayaan dan Dikdasmen, melalui seluruh jajarannya, memperketat verifikasi terhadap sekolah-sekolah dimaksud,” jelas Budi.

Semenjak diterapkannya Kurikulum 2013 pada pertengahan 2014 lalu, memang banyak kendala yang ditemui, misalnya saja kesiapan guru. Belum lagi buku cetak yang belum tersedia di kebanyakan sekolah, terutama di daerah-daerah. Hal inilah yang membuat kurikulum ini dinilai belum siap untuk diterapkan.