Pelantikan Ahok
kompas.com

Pelantikan Ahok yang digelar siang ini, Rabu (19/11/2014) pukul 14.00 di Istana Negara tanpda diharidi perwakilan Koalisi Merah Putih. Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam acara pelantikan Ahok ini hanyalah ketua DPRD DKI Jakarta yaitu Prasetyo Edi Marsudi.

Wakil-wakil Ketua DPRD DKI Jakarta seperti Ferriyal Sofyan (Partai Demokrat), Triwisaksana (PKS), dan M Taufik (Gerindra), tidak terlihat dalam acara ini meskipun mereka termasuk tamu undangan dalam pelantikan ini. Bukan hanya tia dihadiri oleh jajaran KMP di DPRD DKI Jakarta, pelantikan Ahok ini juga tidak dihadiri jajaran KMP di DPR/MPR. Hanya terlihat Wakil Ketua MPR Oesman SApta Odang yang hadir dalam pelantikan tersebut. Ia merupakan wakil dari Dewan Perwakilan Daerah.

Ketidakhadiran KMP dalam pelantikan Ahok ini makin menguatkan perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pelantikan ini dengan Koalisi Merah Putih. Sebelumnya, Koalisi Merah Putih menentang dilakukannya pelantikan Ahok. Kubu KMP menilai pengajuan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta seharusnya menunggu pertimbangan hokum dari Mahkamah Agung terlebih dahulu.

Atas keberatan dari KMP ini, Prasetyo mengaku tidak ada dasar untuk meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Menurut Prasetyo, tidak ada masalah sama sekali dengan pengangkatan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta ini. Pengangkatan Ahok ini juga sudah sesuai dengan konstitusi. Dalam Perppu Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan gubernur yang mengundurkan diri atau diberhentikan secara langsung akan digantikan oleh wakil gubernur.

Ahok ini kan bukan tersangka kasus hukum, jadi buat apa menunggu MA? Dan pengangkatan Ahok ini sudah sesuai dengan Perppu Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 bahwa untuk mengisi kekosongan gubernur, maka wakil gubernur yang diangkat,” ujar Prasetyo.

Prasetyo juga menilai bahwa dalam masalah ini ada masalah pribadi yang dibawa-bawa ke ranah politik. Dengan demikian, masalah ini menjadi seperti bola salju yang semakin ke sini semakin membesar.

Yang ada, masalah pribadi dibawa-bawa ke politik,” ujarnya.

Setelah Ahok resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, masalah seperti ini seharusnya sudah selesai agar tidak mengganggu kinerja Gubernur.