Menurunkan Harga BBM
tempo(co)

Harga BBM yang baru sudah mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2015. Jokowi bukanlah satu-satunya presiden yang menurunkan harga BBM bersubsidi setelah harga BBM dinaikkan. Presiden sebelumnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menurunkan harga BBM.

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada tan ggal 24 Mei 2009 pemerintah SBY menaikan harga BBM bersubsidi dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000. Kemudian secara bertahap pemerintah kembali menurunkan harga BBM yaitu pada Desembar 2009 dan Januari 2010 harga BBM kembali menjadi Rp. 4.500.

Rabu (31/12/2014) kemarin para menteri kabinet Kerja mengumumkan penurunan harga BBM bersubsidi untuk premium. Lalu, apa perbedaan penurunan harga BBM pada era SBY dan era Jokowi ini?

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menjelaskan sebetulnya presiden Jokowi tidak menurunkan harga BB bersubsidi karena memang BBM suah tidak disubsidi lagi. BBM jenis premium sudah tidak lagi mendapatkan subsidi karena harga minyak dunia memang sedang berada di titik rendah.

Waktu SBY, harga premium itu turun tapi pemerintah masih memberikan subsidi. Era Jokowi ini saya lebih melihatnya, ini diturunkan karena faktanya harga belinya sendiri lebih rendah dari harga jual. Kalau pemerintah tidak menurunkan harga premium, pemerintah malah ambil keuntungan. Kondisi objektif inilah yang membuat dia (Jokowi) harus menurunkan,” ungkap Marwan.

Marwan juga menambahkan, jika dengan menurunkan harga BBM ini Jokowi mendapatkan simpati dari masyarakat, hal ini merupakan bonus di tengah-tengah rendahnya harga minyak dunia.

Kalau masalah citra politis, itu bonus. Tapi secara faktual dia harus menurunkan,” imbuh Marwan.

Bukan hanya itu, Marwan juga tidak melihat adanya rancangan pemerintah yang dengan sengaja menaikkan harga BBM setelah pelantikan dan kemudian menurunkannya kembali sebagai sebuah kado tahun baru. Beberapa saat setelah pelantikan pemerintah memang harus mengambil keputusan dengan menurunkan karena subsidinya memang sudah terlalu besar. Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai agenda pembangunan yang membutuhan keleluasaan ruang fiskal.

Salahnya, waktu itu pemerintah tidak melihat trend bahwa harga minyak dunia akan melorot di akhir tahun. Padahal sudah ada banyak kajian dari berbagai lembaga keuangan global pada Apri;-Mei. Kalau pemerintah melihat itu, mungkin saja pemerintah tidak perlu menaikkan (pada November ),” pungkas Marwan.