Ketegangan Antara KPK dengan Polri Mencair
tempo(co)

Keputusan Presidan Jokowi yang menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru menggantikan Komjen Pol Budi Gunawan dinilai cukup membuat ketegangan antara KPK dengan Polri mencair. Namun, keputusan ini tetap tidak bisa menyelamatkan lembara antirasuah tersebut.

Keputusan Jokowi terkait ketegangan KPK-Polri utk sementara dapat mengakhiri ketegangan antar dua institusi hukum ini meskipun belum cukup untuk menyelamatkan institusi KPK,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Hendardi menuturkan Presiden Jokowi mesti bisa memainkan perannya sebagai atasa Kapolri. Tujuannya untuk memastikan bahwa Polri tidak melakukan lagkah-langkah yang kontraproduktif kepada KPK.

Kriminalisasi lanjutan tetap mengancam para pegawai KPK dan institusi KPK. Karena dengan potensi kriminalisasi, maka sulit bagi siapapun utk bekerja dan mengabdi memberantas korupsi,” tambah Hendardi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberhentikan sementara dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap keduanya. Abraham Samad menjadi tersangka ata kasus dugaan pemalsuan dokumen dengan masukkan orang lain (Feriyani Lim) ke dalam Kartu Keluarganya. Sementara Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan memerintahkan para saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu.

Presiden Jokowi juga telah menunjuk tiga orang untuk mengisi kekosongan posisi Ketua dan Wakil Ketua KPK. Ketiga orang tersebut yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi Sapto Pribowo.

Jokowi pada isu ini mengambil jalan aman dengan mengafirmasi status tersangka AS dan BW dengan cara segera menggantikannya dengan pimpinan baru KPK,” jelas Hendardi.

Hendardi juga menilai Presiden Jokowi belum bisa menunjukkan sikapnya atas kriminalisasi yang dilakukan kepada para pimpinan KPK dan para penyidik KPK ini.

Sikap ‘netral’ Jokowi atas kriminalisasi lanjutan yang mengarah pada kelumpuhan KPK ini jelas telah mengundang banyak penumpang gelap yang menghendaki KPK lumpuh. Jokowi mesti sungguh-sungguh mengawal pemulihan kelembagaan KPK pasca penetapan dua pimpinannya sebagai tersangka.” lanjut Hendardi,” lanjut Hendardi.