Melibatkan KPK dan PPATK
tempo(co)

Presiden Jokowi didesak oleh Lembaga Antikorupsi Integritas Sumatera Barat untuk melibatkan KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dalam melakukan seleksi terhadap calon Kapolri, pengganti Komjen Budi Gunawan jika pelantikan dibatalkan.

Komjen Budi Gunawan yang kini telah berstatus denagan tersangka kasus gratifikasi dan suap tengah mengajukan prapreadilan ke PN Jakarta Selatan. Namun, banyak kalangan meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan pencalonan serta pelantikan Komjen Budi Gunawan.

Melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi agar mendapatkan calon Kapolri profesional, berintegritas, dan bersih dari kasus hukum,” ungkap Roni Saputra, salah seorang aktivis dari Lembaga Antikorupsi Integritas, Rabu (11/2/2015).

Roni juga menuturkan Presiden Jokowi harus ingat akan janjinya ketika berkampenye. Pada saat itu, Jokowi berjanji akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profasional, bersih, dan berintegritas.

Sembilan janji dalam Nawa Cita salah satunya Kapolri bersih,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan Kompolnas untuk menghormati progam kerja Presiden Jokowi untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dengan cara tidak lagi menyodorkan calon Kapolri yang terlibat kasus hukum seperti halnya Budi Gunawan.

Sebagai pembantu presiden, Kompolnas harus sanggup mencari orang yang memiliki integritas. Jangan sampai kejadian Budi Gunawan terulang kembali pada pencalonan kali ini,” ujar Roni.

Sementara itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Medan Muhammad Khaidir meminta agar Presiden Jokowi segera menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK. Kekisruhan diantara keduanya bisa dilihat dari kebijakan Polri yang menjadikan para pimpinan KPK sebagai tersangka dengan kasus yang terkesan dicari-cari. Hal ini mengakibatkan KPK terancam lumpuh. Bahkan, belakangan ini jajaran staf KPK merasa terancam dan diteror. Masalah ini, lanjut Khaidir, tidak boleh dibiarkan terlalu lama tanpa adanya kejelasan.

Perselisihan yang sedang dihadapi KPK dengan Polri itu hanya dapat diselesaikan oleh Presiden Jokowi dan bukan pihak-pihak lain,” jelas Khaidir.

Menurutnya, jika masalah antara KPK dengan Polri tidak secepatnya diselesaikan, hal ini akan menjadi preseden yang buruk untuk penegakan hukum. Masyarakat tidak akan percaya lagi kepada dua lembaga penegak hukum tersebut. Tidak kalah penting adalah penilaian dari Negara lain terhadap Indonesia akan menjadi buruk terutama dalam hal penegakan hukum.

Khaidir juga menuturkan, penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri diduga kuat berkaitan dengan ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka.