Hubungan KPK dan Polsi Bisa Harmonis Kembali
merdeka(com)

Terkait semakin memanasnya hubungan antara KPK dengan Polri, Presiden Jokowi berharap hubungan KPK dan Polri bisa harmonis kembali. Harapan presiden ini disampaikan setelah beliau membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memberhentikan dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Kepada Kepolisian Republik Indonesia dan KPK untuk menaati rambu-rambu atau hukum untuk menjaga keharmonisan hubungan antarlembaga negara. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih,” ungkap presiden dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (18/2/2015).

Sebelum keputusan penting ini disampaikan oleh presiden, serangkaian kejadian mengejutkan terjadi di antara KPK dan Polri. Peristiwa ini dimulia ketika Komjen Budi Gunawan diajukan oleh Presiden kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri. Beberapa hari kemudian, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan ugaan penerima gratifikasi dan suap. Namun begitu, DPR tetap meloloskan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Tak lama kemudian, KPK diserang oleh Polri dan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Wakil Ketua KPK Bamban Widjajanto ditangkap secara tiba-tiba oleh penyidik Bareskrim mabes Polri di jalan kawasan Depok ketika ia mengantar sekolah anaknya. Ia dtetapkan sebagai tersangka dengan dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pemilukada Kotawaringin barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu.

Bukan hanya itu, sepak terjang dari Abraham Samad juga diungkap oleh Hasto. Bahkan masalah percintaan Abraham Samad tidak luput dijadikan bahan untuk mempersoalkan pimpinan KPK yang satu ini.

Ketika itu, Presiden Jokowi hanya mengingatkan agar kedua lembaga tersebut bisa saling menjaga sikap serta tidak arogan. Namun, hingga kini masalah antara kedua lmebaga penegak hukum tersebut masih bergulir.

Empat pimpinan KPK diberitakan akan dipolisikan dengan beberapa kasus. Semenara itu, Budi Gunawan menggugat penetapan tersangka yang telah ditujukan kepaanya oleh KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat itu, lagi-lagi Presiden Jokowi tidak bisa berbuat banyak, kecuali mengumpulkan beberapa pendapat dari sejumlah tokoh Negara, termasuk dari Prabowo Subianto, rivalnya dalam Pilpres 2014 lalu.