Pembatalan Pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan
suarapemred(com)

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa menuturkan Presiden Jokowi sudah menghubungi Ketua DPR Setya Novanto untuk menginformasikan pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Yang saya tangkap dari pembicaraan kemarin Rabu Pak Jokowi menelepon Pak Novanto memberitahu bahwa Pak BG tidak dilantik,” ujar Desmond di Gedung Nusantara II, Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Desmond menambahkan, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sebagai wakil dari Komisi III DPR dimintai pendapat hukum mengenai hal ini oleh pimpinan DPR RI tersebut pada Kamis (12/2/2015).

Dia juga mengatakan, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh Benny. Sementara Ketua Komisi III DPR dan para Wakil Komisi III lainnya tidak mendatangi pertemuan tersebut.

Inilah yang kabar burung yah, saya belum bertemu dengan Pak Benny yang mewakili Komisi III DPR RI, namun yang saya tangkap seperti itu (Presiden menyampaikan bahwa BG tidak dilantik menjadi Kapolri),” jelasnya.

Desmond juga mengatakan, secara normatif hukum, Presiden tidak dapat tidak melantik Kapolri yang memang sudah disetujui oleh DPR. MEnurutnya, Presiden harus melantik Budi Gunawan terlebih dahulu baru hak prerogatifnya bisa digunakan.

Panglima TNI dan Kapolri melibatkan DPR RI dan pemberhentian serta pengangkatannya melibatkan DPR RI untuk diminta persetujuannya,” tegasnya.

Desmond juga menjelaskan, proses praperadilan Budi Gunawan merupakan urusan yang terpisah dan tidak ada kaitannya dengan yang terjadi di DPR. Dalam hal ini, DPR RI tidak bicara mengenai praperadilan karena lebih pada prosedur ketatanegaraan serta Undang-Undnag Kepolisian.

Kalau Presiden tidak melantik sesuai prosedur ketatanegaraan, maka akan timpang,” jelas Desmond.

Terkait hal ini, desakan kepada Presiden Jokowi untuk tetap elantik Komjen Budi Gunawan terus mengalir. Salah satunya dari Amsak (Aliansi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi). Angota kelompok ini sebagina besar berasal dari mahasiswa UNJ, UIJ, dan Ibnu Khaldun. Mereka khawatir Presiden Jokowi disebut melanggar konstitusi jika tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Karuan saja, secara konstitusional, Komjen Budi Gunawan telah disetujui DPR untuk menjadi Kapolri sehingga tak ada alasan sahih untuk tidak melantik beliau,” ujar Koordinator aksi tersebut, Taufan Aljazuli.