Siapa Sebenarnya yang Menjadi Kawan dan Lawannya
kompas(com)

Ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dianggap sudah memberikan keuntungan tersendiri untuk Presiden Jokowi. Akibat kisruh KPK dan Polri yang berlangsung selama lebih dari satu bulan ini, Presiden Jokowi bisa menilai dan mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi kawan dan lawannya.

Konflik itu mendorong orang untuk bersikap lebih jelas terhadap pemerintahan Jokowi. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang, siapa yang plin-plan.  Siapa yang mau perubahan , siapa yang serius dalam agenda rakyat dan pemberantasan korupsi. Semuanya menjadi jelas,” ungkap Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PROJO (19/2/2015).

Lebih lanjut Budi menuturkan, sikap antara lawan dan kawan ini semakin jelas ketika Presidne Jokowi pada akhirnya mengambil keputusan. Presiden Jokowi mengambil langkah membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meskipun penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka telah dinyatakan tidak sah di paperadilan yang diajukan Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan. Presiden Jokowi juga mengusulkan Komjen Badrodin Haiti untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan.

Sikap partai-partai di DPR jelas. Sikap lembaga penegak hukum, lembaga peradilan, semuanya jelas,” ujar Budi Arie tanpa menyebut secara khusus pihak manakah yang ia dimaksud.

Oleh karena itu, Budi Arie mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar tidak lengah dalam menghadapi pihak-pihak yang menentang langkah yang diambilnya tersebut. Presiden Jokowi mesti sadar bahwa tidak semua pihak bisa menerima keputusan yang telah ia ambil.

Masih ada pihak-pihak yang tidak legowo menerima keputusan itu. Bukan tidak mungkin kekecewaan ini nantinya muncul dalam peristiwa yang lain, mengingat masih banyaknya agenda yang berpotensi menimbuilkan kontroversi seperti persetujuan DPR atas pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri, masalah reshuffle kabinet, dan pemberantasan korupsi,” pungkas Budi Arie.

Terkait pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan, Presiden Jokowi memang tidak sepaham dengan partai pendukungnya yaitu PDIP yang menginginkan pelantikan Komjen Budi Gunawan tetap dilakukan. Ia lebih memilih membatalkan pelantikan tersebut dan menggantinya dengan Komjen Badrodin Haiti. Alasannya sendiri karena pelantikan Komjen Budi Gunawan bisa memicu adanya polemik di masyarakat.