Kompensasi Kenaikan Harga BBM
merdeka.com

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil atau yang sering disebut Kang Emil meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu pembangunan moda transportasi umum din Kota Bandung. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu.

Ridwan Kamil meminta langsung kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) anggaran sebesar Rp 3 triliun yang berasal ari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)

Menurut Ridwan Kamil, anggaran sebesar Rp 3 triliun ini akan digunakan untuk pmebangunan Light Rapid Transit (LRT) satu koridor. LRT ini dianggap mampu menampung banyak penumpang serta bisa beroperasi di kawasan perkotaan dengan konstruksi yang ringan serta bisa berdampingan dengan lalu lintas lain ataupun dalam lintasan yang khusus.

Untuk hal ini, pemerintah kota Bandung berencana akan membangun dua koridor LRT dengan anggaran sekitar Rp 6 triliun yang akan dimulai tahun 2015 mendatang. Hingga kini, penjajakan bersama perusahaan baik itu dalam negeri maupun luar negeri terus dilakukan untuk proses lelang.

Saya menyampaikan minta dukungan karena BBM naik, sehingga saya mohon Bandung di bantu LRT itu dari APBN, bantuan minimal satu koridor Rp 3 triliun,” ujar Emil aat ditemui di Pendopo Bandung, Jumat (28/11/2014).

Pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis (27/11/2014) kemarin di Jakarta. Terkait kenaikan BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, Emil menyebut pemerintah pusat memiliki anggaran sekitar Rp 300 triliun.

Sehingga Bandung minta 1 persen saja. Dan ternyata ini didukung Pak JK,” ujar Emil.

Untuk menindaklanjuti permintaan dana ini, pemerintah kota Bandung harus melayangkan surat ke beberapa instansi seperti Kemenhub, Bapenas, serta Komisi V DPR RI.

Barangkali dengan bantuan tersebut percepatan (proyek transportasi massal) di Bandung bisa segera dilakukan,” ungkap Emil.

Moda transpotasi massal ini menggunakan skema public private partnership (PPP). Jika pendanaan untuk moda transportasi ini mendapatkan bantuan secara penuh dari pemerintah pusat, kemungkinan pelaksanaannya akan lebih cepat karena tidak akan menggunakan public private partnership (PPP).