Salah Urus Negara
indonesia rumahrakyat.com

Pemerintahan Joko Widodo berencana akan mengurangi subsidi BBm dan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini. Tapi, kebijakan yang tidak populis ini dinilai sebagai “warisan” dari pemerintahan pada era Susilo Bambang Yudhoyono. Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengatakan bahwa naiknya harga BBM ini terjadi karena pemerintahan era SBY salah urus negara. Rieke juga menambahkan ia tidak mau kenaikan harga BBM ini kemudian disalahkan kepada pemerintahan Joko Widodo.

Betulkah kas negara kosong (defisit)? Berapa angka defisit yang ditinggalkan pemerintahan SBY? 80 T atau 109 T? Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya SBY telah menegaskan salah urus negara plus keuangannya,” ujar Rieke, Rabu (5/11).

Meskipun demikian, Rieke tidak ingin berburuk sangka terkait kesalahan dalam era SBY ini. Ia meminta agar SBY sendiri atau mantan menteri keuangannya yaitu Chatib Basri yang melakukan klarifikasi.

Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan. Bukan untuk menjelekkan pemerintah era SBY, tapi agar masyarakat tahu dengan jelas kondisi keuangan Negara sekarang ini. Masih menurut Rieke, transparansi soal kas Negara kepada publik penting untuk dilakukan.

Agar pemerintah Jokowi bisa berjalan tanpa beban masa lalu dan tidak dipecundangi para pemburu rente, yang sepertinya bersembunyi di balik topeng subsidi penyebab negara bangkrut,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurutnya, presiden Joko Widodo tidak bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM ini. Namun, ia yakin presiden Joko Widodo akan menjadi solusi akibat dari salah urus Negara yang terjadi di era pemerintahan SBY ini.

Pemerintah Jokowi tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY, namun juga tak boleh lepas tangan dari akibat salah urus yang terjadi. Saya masih meyakini Jokowi adalah solusi,” tutup Rieke Diah Pitaloka.

Sepeti apapun kondisi keuangan Negara kita sekarang ini, kini telah menjadi tanggung jawab seluruh komponen untuk memecahkan masalah ini. Masyarakat hanya berharap semoga pemerintah yang sekarang ini bisa lebih bijaksana dalam mengambil sikap dan memutuskan suatu kebijakan.