presiden jokowi
foto: kompas(com)

Siang ini, Presiden Jokowi akhirnya memberikan kepastian tentang jabatan Kapolri yang sebelumnya diperuntukkan bagi Komjen Budi Gunawan. Di dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa ia batal mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya ia mengusulkan Badrodin Haiti yang saat ini menjabat Wakapolri menjadi Kapolri.  Selain berbicara tentang jabatan Kapolri, Jokowi juga memberhentikan dua pimpinan KPK yang saat ini menjadi tersangka, yaitu Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Sebagai gantinya Presiden Jokowi menunjuk 3 orang pengganti yaitu Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK.

DPR sendiri belum bisa melakukan fit dan proper test untuk Badrodin Haiti karena dalam masa reses. Proses tersebut nantinya akan dilakukan setelah masa reses berakhir yaitu 23 Maret 2015. Sebenarnya surat tentang pengusulan calon Kapolri baru sudah dikirim ke DPR namun baru bisa diproses setelah masa reses. Ketua DPR, Setya Novanto mengungkapkan bahwa ia berharap agar keputusan yang diambil oleh Presiden Jokowi dapat menyelesaikan permasalahan.

Tokoh lainnya seperti Imam Prasodjo juga menyambut baik keputusan tersebut.

“Pak Johan, Pak Ruki adalah sebuah solusi sementara, mudah-mudahan ini akan menjadi alternatif sementara krisis ini harus terus dibangun jangan sampai berkelanjutan. Jadi ini adalah salah satu putusan yang cukup melegakan,” tutur Imam. Imam bersama para alumni UI saat ini menggelar aksi dukungan untuk KPK. Imam tidak bisa berkomentar tentang Indriyanto karena tidak terlalu mengenal sosoknya.

Netizen dan masyarakat sepertinya menyambut baik keputusan yang diambil Presiden Joko Widodo tersebut, walaupun sebagian juga merasa ini sedikit terlambat. Kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri selama satu bulan terakhir ini memang menguras energi masyarakat. Masyarakat sebenarnya kecewa terhadap upaya-upaya pelemahan KPK, dan juga bebasnya Budi Gunawan dari jerat tersangka KPK.  Keputusan yang diambil Presiden Jokowi ini diharapkan dapat meredam polemik yang terjadi antara KPK dan Polri. Namun demikian rakyat tentu harus terus mengawal proses peradilan yang berlaku baik kasus yang menjerat pimpinan KPK ataupun kasus yang menjerat pejabat kepolisian.