Empat Pimpinan KPK Dilaporkan
kompas(com)

Setelah sebelumnya empat pimpinan KPK dilaporkan, kini giliran mantan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah dan Deputi KPK Johan Budi Sapto Prabowo juga dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

Saya datang ke sini sebagai warga negara dan direktur LSM untuk melaporkan pimpinan KPK yang dulu, Chandra M. Hamzah, dan Johan Budi,” ungkap Direktur Government Against Corruption and Discrimination Andar Situmorang di kantor Bareskrim Polri, Selasa (10/2/2015).

Dalam laporan yang telah diterima Bareskrim dan diberi nomor TBL/96/II/2015 Bareskrim, Andar Situmorang menuduh Chandra M. Hamzah dan Johan Budi telah menyalahgunakan wewenang serta melakukan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan orang yang tengah berperkara di KPK.

Chandra M. Hamzah dan Johan Budi dinilai telah melanggar Pasal 421 KUHP juncto Pasal 36, Pasal 37. Ancaman hukuman pelanggaran terhadap pasa ini terdapat dalam Pasal 65, 66, dan 67 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andar Situmorang, Chandra M. Hamzah dan Johan Budi lima kali bertemu dengan M. Nazarudin pada tahun 2011 yang kala itu menjabat sebagai Bendahara Umum partai Demokrat. Dua kali pertemuan diadakan di kediaman Nazaruddin, dua kali pertemuan didadakan di restoran, dan satu kali dilakukan di kantor KPK. Padahal, ketika itu Nazarudin sedang berperkara di KPK.

Sebelumnya, keempat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan kasus yang berbeda-beda. Bahkan, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto yang ditangkap ketika sedang mengantar anaknya ke sekolah di kawasan Depok, telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara Abraham Samad dilaporkan dalam dugaan pemalsuan dokumen paspor dan kepemilikan senjata api tanpa surat izin. Namun, hingga kini Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain masih dalam tahap Penyidikan oleh Bareskim Mabes Polri.

Terkait pelaporan para pimpinan KPK ini, banyak pihak yang menilai adanya kriminalisasi terhadap kmisi antisurah ini. Namun demikian, proses hukum tetap harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan tidak adanya intervensi dari pihak manapun.