Ahok Berkata Kasar
tempo(co)

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta maaf sehubungan dengan perkataannya yang kasar dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun televisi nasional pada Rabu (18/3/2015). Sebenarnya, apa alasan Ahok berkata kasar dalam wawancara tersebut?

Kalau ada yang merasa tersinggung, atau merasa tak suka perkataan saya membawa bahasa toilet, saya minta maaf,” ujar Basuki saat ditemui di Balai Kota, Jumat (20/3/2015).

Menurutnya, ia terpaksa mengatakan perkataan yang kasar tersebut lantaran sudah merasa jengah dengan kondisi masyarakat yang sangat miskin namun pejabatnya tidak ada yang peduli. Bahkan, di tengah kondisi masyarakat yang mengkhawatirkan, para pejabat malah melakukan korupsi.

Pejabat nyolong uang gila-gilaan,” ujarnya.

Basuki juga mengatakan, kelakuan para oknum pejabat yang korup tersebut dibalut dengan perilaku mereka yang santun dan lemah lembut. Hal itulah yang membuat Ahok berkata kasar untuk mengungkapkan kekesalannya tersebut.

Kamu muak enggak kira-kira? Nah itu ungkapan perasaan saya yang sudah enggak tahan. Kalo menurut teman-teman saya, bilang saya masih lumayan keluarin bahasa toilet,” ucap Ahok.

Selain itu, Basuki juga menjelaskan karena kemarahannya itulah juga ia terjun ke dunia politik.

Saya bisa masuk ke politik karena kemarahan. Saya sebagai pengusaha enggak mampu menolong rakyat miskin,” lanjut Ahok.

Ahok memang memulai karier politiknya dengan masuk ke Partai Perhimpunan Indonesia Baru tahun 2004. Dengan partai Perhimpunan Indonesia Baru tersebut, ia berhasil menjadi anggota DPRD Belitung Timur. Ia juga kemudian menjadi bupati Belitung Timur. Dua tahun kemudian yaitu tahun 2008, Ahok kemudian pindah ke Partai Golkar. Ia juga terpilih menjadi anggota DPR yang kemudian duduk di KOmisi Pemerintahan.

Empat tahun kemudian, Ahok pindah ke Partai Gerindra. Ia juga ikut mencalonkan diri di Pilkada tahun 2012 untuk menjadi Wakil Gubernur mendampingi Joko Widodo. Karier politiknya di Partai Gerindra tidaklah lama. Tahun 2014 ia mengundurkan diri dengan alasan adanya perbedaan pandangan berkaitan dengan RUU Pilkada. Pada tahun yang sama, Ahok pun menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sudah terpilih menjadi Presiden.