Tim 9 meminta KPK dan Polri hentikan pemeriksaan dan pemanggilan
tempo(co)

Jimly Asshiddiqie, salah satu Anggota Tim 9 meminta KPK dan Polri menghentikan pemeriksaan serta pemanggilan untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan agar ketegangan diantara keduanya bisa mereda.

Cara meredakan ketegangan itu ya jangan dulu panggil-memanggil,” ujarnya di KPK, Rabu (11/2/2015).

Menurutnya, KPK dan Polri sebaiknya menunda proses penyidikan sampai putusan dari sidang praperadilan keluar Senin (16/2/2015) nanti. Saat ini, sidang praperadilan yang diajukan oleh kubu Komjen Budi Gunawan tengah berlangsung. Budi Gunawan adalah pejabat Polri yang mengajukan keberatannya karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap oleh KPK.

Kami sudah meminta KPK dan Polri untuk menunda pemanggilan,” ujar Jimly.

Saat ini KPK tengah melakukan penyidikan terhadap Budi Gunawan, sedangkan Polri tengah melakukan penyidikan terhadap Bambang Widjajanto terkait kasus dugaan pengarahan saksi untuk memberikan keterangan palsu.

Jimly jugamengungkapkan keinginannya agar KPK tetap bekerja lantaran banyaknya kasus korupsi besar yang kini tengah ditangani KPK selain kasus Komjen Budi Gunawan. Tim Jimly tadi siang berada di antor KPK selama sekitar dua jam. Jimly mengatakan tim yang dibentuk oleh Presiden Jokowi untuk menengahi konflik Polri dan KPK tersebut bertemu dengan beberapa penyidik serta karyawan KPK. Ia juga menerima keluhan mengenai terror terhadap pegawai KPK.

Tadi staf banyak curhat,” ujar Jimly

Menurutnya, terror yang menyerang pegawai KPK telah membuat kondidi di KPK menjadi tidak nyaman. Ia dan timnya juga akan menyoroti kegalauan para pegawai KPK tersebut.

Teror yang ditujukan kepada beberapa penyidik KPK disampaikan melalui telepon, pesan pendek, bahkan beberapa kali pegawai KPK dibuntuti saat pulang. Teror juga tidak hanya ditujukan kepada pegawai KPK tapi juga kepada keluarganya. Bahkan, terror juga ditujukan kepada karyawan dari Biro Hukum KPK yang tengah melawan tim pengacara Budi Gunawan dalam sidang praperadilan.

KPK sebelumnya telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia diduga telah melanggar Pasal 12 a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasalnya, dia diduga telah menerima suap dan gratifikasi saat masih menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Markas Besar Kepolisian pada rentang waktu 2003-2006.