Surat Rekomendasi Pembubaran FPI
fajar.co.id

Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri mengaku siap memproses surat rekomendasi dari Plt Gubernur DKI Jakarta setelah ia menerima surat tersebut. Hal ini diutarakan ketika ditanya apakah surat tersebut akan diproses atau tidak. Surat rekomendasi dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersebut adalah surat rekomendasi pembubaran FPI. Sebelumnya Basuki sudah melayangkan surat rekomendasi tersebut kepada Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM serta Thahjo Komolo, Menteri Dalam Negeri.

Setiap usulan dari daerah tetap kami pelajari dan kami telaah,” ujar Tjahjo saat ditemui di Semarang dalam rangka kunjungan kerja menyosialisasikan UU Nomor 6, UU Nomor 22, dan UU Nomor 23 dan pengelolaan keuangan daerah, Selasa (11/11/2014).

Meskipun begitu, Tjahjo mengatakan bahwa ia belum menerima apalagi membaca surat rekomendasi dari Basuki tersebut.

Belum baca, dia (Ahok) mengajukan dulu ke Menteri Hukum dan HAM, ya sudah kita tunggu saja dulu. Katanya sudah masuk Kemendagri, tapi sampai kemarin malam saya cek belum ada, jadi saya belum baca,” ujarnya.

Sebelumnya, Basuki memang sudah melayangkan surat rekomendasi pembubaran FPI (Front Pembela Islam) kepada Menteri Hukun dan HAM dan Menteri Dalam Negeri melalui Biro Hukum DKI Jakarta. Menurutnya, apa yang sudah dilakukan FPI ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi dengan alasan sudah melawan konstitusi yang ada.

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Massa, pembubaran bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui pengadilan. Bisa juga dengan pemberian sanksi berdasarkan data-data kepolisian yang ada. Dalam Undang-Undang itu, lebih jauh dijelaskan bahwa untuk Organisasi Massa yang melanggar aturan bisa diberi sanksi berupa teguran, pembekuan, dan pembubaran.

Jadi, kita lihat Menteri Hukum dan HAM dan Mendagrinya berani enggak memproses surat saya,” ujar Ahok.

Konflik antara FPI dan Ahok hingga kini masih bergulir. Keduanya masi berteguh mempertahankan sikapnya masing-masing. Melihat kondisinya yang semakin memanas, sepertinya konflik ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Apalagi dikabarkan FPI akan menunjuk pengganti Ahok dari yang merupakan Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) dan anggota Forum Umat islam.