umkm

Tak bisa dipungkiri jika UMKM selalu berada dalam posisi yang jauh dari akses pinjaman modal ke Bank. Salah satu alasannya adalah, kepemilikan aspek legal atau legalitas usaha di mana sebagian besar sektor UMKM masih belum memiliki izin usaha. Sebuah hal yang ironis, mengingat UMKM merupakan sektor usaha terbesar yang juga menjadi motor penggerak roda perekonomian nasional.

kadin

Hal ini, dinyatakan langsung oleh Rosan p Roeslani, Wakil Ketua KADIN bidang Perbankan dan Finansial. Menurutnya, UKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penguatan ekonomi daerah. Kenyataan seperti itu seharusnya didukung oleh semua pihak dalam upaya untuk melakukan penguatan UKM agar produktivitasnya meningkat dan memiliki daya saing.

Penguatan UMKM yang berdaya saing tersebut, tentunya akan mendongkrak pendapatan nasional jika produk-produk UMKM telah banyak yang bergerak di bidang ekspor. Penguatan seperti itu tentu saja hanya bisa dilakukan jika akses UMKM terhadap permodalan terbuka dengan lebar.

Sayangnya, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan Permbiayaan Alternatif, Safari Azis justru menguatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM dinilai belum “bankable”. keadaan seperti inilah yang membuat tertutupnya akses bank terhadap pemiayaan UMKM dalam pengembangan usahanya.

Satu kenyataan lain yang terjadi dalam perbankan Indonesia, kebijakan pembiayaan bagi UMKM justru dirasa memberatkan dan mencekik. Bayangkan, UMKM harus menanggung 30% pembiayaan yang diberikan oleh sistem perbankan. Satu hal yang sangat ironis jika melihat tanggungan dari korporasi atau perusahaan besar yang hanya sekitar 5% dari pembiayaan yang disepakati bank.

Sepatu2

Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa UMKM masih dianaktirikan. Atau bisa juga dipandang bahwa di balik kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional. UMKM masih memiliki tingkat kepercayaan perbankan yang masih sangat rendah.

Jika memang demikian, maka penguatan sektor UMKM dari segi permodalan hanyalah wacana belaka. begitu pun dengan legalitas UMKM yang dianggap sebagai bankable, kiranya hanya akan menjerat UMKM pada ketertekanan. Sebab UMKM dipaksa menanggung beban yang berat, baik beban yang ditanggungkan dari pembiayaan bank, mau pun beban yang ditanggung atas pajak perusahaan.